Tokoh politik Anies Baswedan menegaskan pentingnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menyebabkan kerusakan yang luas, mulai dari rumah warga yang hancur, lahan pertanian yang rusak, hingga infrastruktur publik yang terputus, sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya sangat terbatas.
Selama kunjungannya ke wilayah terdampak, Anies bertemu langsung dengan warga yang terkena bencana. Ia mendengar berbagai kisah memilukan, mulai dari keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terpaksa berhenti bersekolah sementara, hingga petani yang lahan pertaniannya tertimbun lumpur dan kayu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan lokal saja tidak cukup, sehingga penetapan status bencana nasional menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan yang efektif dan cepat.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar prosedur administratif. Status ini memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan mobilisasi sumber daya secara lebih luas, termasuk pengiriman logistik, tenaga medis, dan dukungan pemulihan infrastruktur. Dengan adanya status resmi, distribusi bantuan dapat dilakukan secara terkoordinasi, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal.
Lebih dari itu, status bencana nasional menjadi simbol pengakuan resmi pemerintah atas besarnya dampak bencana. Hal ini mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional bila diperlukan. Dengan demikian, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup bantuan jangka pendek dan rencana pemulihan jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi juga menjadi alasan kuat bagi penetapan status bencana nasional. Dengan bantuan yang terkoordinasi, sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik dapat pulih lebih cepat. Hal ini mengurangi kerugian ekonomi yang lebih luas, meminimalkan risiko kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak. Penetapan status bencana nasional memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas normal lebih cepat, sekaligus mempercepat pemulihan mata pencaharian warga.
Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional juga menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang. Pemerintah diharapkan menyiapkan pembangunan infrastruktur tahan bencana, program edukasi masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, dan penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga mampu menghadapi bencana di masa depan dengan lebih tangguh.
Selain itu, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional yang dapat memberikan dukungan teknis dan logistik tambahan. Kolaborasi multi-sektor ini membuat proses pemulihan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh, terutama bagi daerah yang paling parah terdampak.
Transparansi dan koordinasi juga menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana. Lembaga terkait diharapkan menyusun laporan kerusakan secara rinci, memprioritaskan wilayah terdampak berat, dan menyiapkan rencana pemulihan yang jelas. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat tersalurkan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak maksimal bagi masyarakat.
Anies juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, serta relawan diharapkan bekerja sama dalam memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol nyata bahwa negara hadir untuk melindungi warganya, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak bisa bersekolah kembali, dan mata pencaharian warga pulih. Penetapan status bencana nasional menjadi fondasi penting untuk mempercepat bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.