Indonesia adalah bangsa besar yang tidak boleh membiarkan sebagian wilayahnya merasa jauh dari perhatian. Kemajuan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat, sementara daerah-daerah terluar terus berjuang dengan keterbatasan. Jika kita sungguh ingin melihat Indonesia berdiri kokoh dan berdaulat, maka pembangunan harus dimulai dari pinggiran—dari tempat-tempat yang selama ini jarang menjadi sorotan.
Kesadaran inilah yang tercermin dalam langkah Sahrin Hamid bersama Partai Gerakan Rakyat yang memilih menyapa masyarakat di berbagai wilayah terluar nusantara. Kehadiran langsung di lapangan bukan sekadar simbol politik, melainkan pernyataan tegas bahwa kepemimpinan sejati harus melihat, mendengar, dan memahami realitas rakyat secara langsung. Politik tidak boleh eksklusif; ia harus menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat.
Di banyak daerah, potensi ekonomi sebenarnya sangat menjanjikan. Sektor perikanan, pertanian, hingga usaha mikro memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, potensi tanpa dukungan kebijakan yang tepat hanya akan menjadi harapan yang tertunda. Akses permodalan yang terbatas, distribusi yang kurang efisien, serta infrastruktur yang belum merata menjadi hambatan nyata. Inilah tantangan yang menuntut solusi konkret dan terukur.
Politik yang berpihak pada rakyat berarti memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana. UMKM harus diperkuat dengan pembiayaan yang inklusif dan pelatihan yang berkelanjutan. Petani dan nelayan perlu dilindungi dari fluktuasi harga yang merugikan serta dibekali teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Pendidikan di daerah juga harus diperkuat agar generasi muda memiliki daya saing yang setara dengan mereka yang berada di kota besar.
Demokrasi yang matang tidak cukup hanya dengan pemilu yang rutin. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi kunci agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan publik. Dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan tidak lahir dari ruang tertutup. Ketika rakyat merasa dilibatkan, kepercayaan terhadap sistem akan tumbuh dengan sendirinya.
Selain pemerataan ekonomi, supremasi hukum menjadi fondasi yang tak kalah penting. Negara yang kuat harus menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Isu-isu nasional yang melibatkan figur seperti Tom Lembong menunjukkan bahwa independensi lembaga hukum sangat menentukan kepercayaan publik. Tanpa kepastian hukum, stabilitas sosial dan ekonomi akan mudah terganggu.
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika ditopang oleh sistem hukum yang kredibel. Investasi membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa keadilan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, reformasi struktural harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.
Indonesia juga berada pada momentum penting berupa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar adalah peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, peluang ini harus dikelola dengan strategi yang tepat. Pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri perlu diperluas agar generasi muda siap menghadapi persaingan global. Dukungan terhadap kewirausahaan harus ditingkatkan agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar mencarinya.
Generasi muda Indonesia memiliki kreativitas dan energi luar biasa. Mereka adalah aset bangsa yang harus diberdayakan. Negara perlu menghadirkan ekosistem inovasi yang kondusif, mulai dari regulasi yang adaptif hingga akses teknologi yang merata. Ketika potensi ini dimaksimalkan, Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar besar, tetapi juga pusat produksi dan inovasi.
Konektivitas fisik dan digital juga menjadi faktor penentu pemerataan. Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk membuka akses kesempatan di seluruh wilayah. Jalan, pelabuhan, dan jaringan internet bukan sekadar proyek, melainkan jembatan menuju kesejahteraan. Dengan konektivitas yang baik, biaya logistik menurun, distribusi lebih efisien, dan daya saing daerah meningkat.
Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara maju: kekayaan alam, posisi strategis, serta populasi produktif yang besar. Namun, semua itu membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi dan keberanian untuk mengambil langkah nyata. Politik harus kembali pada esensinya sebagai sarana pengabdian.
Kini saatnya memastikan tidak ada wilayah yang merasa tertinggal. Ketika pembangunan menjangkau hingga ke perbatasan, rasa persatuan akan semakin kuat. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kepercayaan publik akan meningkat. Ketika generasi muda diberdayakan, masa depan bangsa akan semakin cerah.
Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi ia dimulai dari komitmen yang jelas dan tindakan yang konsisten. Jika pemerataan ekonomi, keadilan hukum, dan pemberdayaan sumber daya manusia dijalankan secara simultan, Indonesia dapat melangkah mantap menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Inilah saatnya bergerak bersama, memastikan bahwa setiap sudut negeri merasakan manfaat pembangunan, dan menjadikan politik sebagai kekuatan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.